PENYESUAIAN PIDANA
PELAKSANAAN KERJA DARI LOKASI LAIN (WORK FROM ANYWHERE) BAGI PEKERJA/BURUH DI PE
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 bagi Pekerja/Buru
Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026
UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026
TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN DI JAWA BARAT
Pengadilan Negeri Bandung
Mahkamah Agung
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pernahkah kita menyadari bahwa semakin banyak yang kita miliki, terkadang semakin sulit pula merasa cukup? Dahulu, secangkir kopi hangat, percaka
Perubahan undang-undang ketenagakerjaan tidak hanya menghadirkan ketentuan baru, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana memperlaku
Selama bertahun-tahun, banyak perusahaan menempatkan Struktur dan Skala Upah (SSU) sebagai dokumen internal yang bersifat rahasia. Pertimbanganny
Terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.675-Kesra/2026 tanggal 11 November 2026 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS
Coba bayangkan, suatu pagi Anda bangun tidur. Tidak ada lagi kewajiban berangkat ke kantor, tidak ada rapat, tidak ada target pekerjaan, dan tida
Belum selesai perusahaan menyesuaikan kebijakan dengan peraturan sebelumnya, muncul kembali regulasi baru yang memerlukan penyesuaian. Situasi se
Izin bertanya, Pak Mun. Perusahaan kami sedang menghadapi gugatan perselisihan hubungan industrial dari beberapa mantan karyawan. Gugatan tersebut sudah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebelum UU Nomor 27 Tahun 2026 berlaku, tetapi proses persidangannya masih berlangsung sampai sekarang.
Setelah UU baru berlaku, muncul pertanyaan dari manajemen mengenai dasar hukum yang harus digunakan. Apakah perhitungan hak pekerja tetap menggunakan ketentuan lama karena gugatan didaftarkan sebelumnya, atau harus disesuaikan dengan UU baru?
Kami juga khawatir apabila pihak penggugat mengubah dasar tuntutannya dengan menggunakan ketentuan baru. Kalau begitu, apakah perusahaan juga harus mengubah seluruh perhitungan dan argumentasi hukumnya? Bagaimana sebaiknya HR menyiapkan data dan membantu tim Legal menghadapi perkara tersebut?
Mohon pencerahannya, pak Mun & Tim Hukum HRM. Perusahaan kami sedang menjalani pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan terkait pelaksanaan beberapa ketentuan normatif. Pemeriksaannya sudah dimulai sebelum UU Nomor 27 Tahun 2026 berlaku, bahkan perusahaan sudah menyerahkan sejumlah dokumen dan memberikan penjelasan.
Namun, sampai UU baru berlaku, kami belum menerima nota pemeriksaan. Yang membuat kami bingung, apakah pengawas nantinya menggunakan ketentuan lama karena pemeriksaan dimulai sebelum UU baru, atau menggunakan ketentuan baru karena nota pemeriksaan belum diterbitkan?
Kami juga mendengar bahwa pengawasan ketenagakerjaan akan dialihkan dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat. Apakah hal tersebut memengaruhi pemeriksaan yang sedang berlangsung? Terus terang, kami khawatir terjadi perbedaan dasar hukum atau pemeriksaan harus diulang.
Izin bertanya, Pak Mun dan Tim IR. Perusahaan kami bergerak di bidang manufaktur dan selama ini menggunakan tenaga kerja alih daya untuk beberapa pekerjaan penunjang operasional. Kebetulan kontrak kerja sama dengan perusahaan penyedia tenaga kerja sudah ditandatangani sebelum UU Nomor 27 Tahun 2026 berlaku, dan masa berlakunya baru berakhir pada akhir 2027.
Setelah membaca UU baru, kami memahami bahwa ada perubahan pengaturan mengenai alih daya. Namun, kami agak bingung karena di satu sisi disebutkan bahwa perusahaan harus melakukan penyesuaian paling lama satu tahun, sedangkan di sisi lain perjanjian yang sudah ditandatangani tetap berlaku sampai berakhir.
Nah, apakah kami harus menghentikan atau mengubah kontrak sebelum satu tahun, atau boleh melanjutkannya sampai akhir 2027? Bagaimana kalau isi kontrak lama ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan baru?
Bukan hanya praktisi HR, para pekerja juga membutuhkan informasi atas perubahan-perubahan kebijakan penting dan berpengaruh terhadap kesejahteraa
Siapa yang paling tepat memberikan coaching atau counseling di perusahaan?
Nilai ekonomi limbah hasil produksi tidak hanya menarik bagi perusahaan tetapi juga menjadi incaran banyak pihak dari luar untuk dapat menguasai
Efisiensi di perusahaan adalah kebijakan yang tidak diinginkan oleh pihak manajemen apalagi pekerja. Bagaimana jika perusahaan selalu merugi beru
Hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membawa berbagai ketentuan yang perlu dicermati. Mulai dari perjanjian kerja, pengupahan, waktu kerja dan istirahat, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja.
Melalui pendekatan Compensation Intelligence, buku ini mengajak pembaca memahami bagaimana data kompensasi diubah menjadi informasi, informasi menjadi insight, dan insight menjadi keputusan strategis yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan
Karawang, 24 Juni 2026 — HR Manufaktur Indonesia kembali sukses menyelenggarakan Workshop Penyusunan KPI & Kompetensi Kerja yang berlangsung pada Rabu, 24 Juni 2026 di Kantor HR Manufaktur Indonesia, Karawang. Praktik Langsung Menyusun KPI, Kompetensi Ke