Hot News
Perselisihan Sudah Masuk Pengadilan, Apakah Tuntutannya Bisa Mengikuti UU Baru?
Pemeriksaan Pengawas Sudah Berjalan, Menggunakan UU Lama atau UU Baru?
Perjanjian Alih Daya Sudah Berjalan, Apakah Harus Langsung Mengikuti UU Baru?
Penerapan Cuti Bersama dan Kewajiban Pembayaran Upah Lembur Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026
Hukum Korporasi
Kebijakan Pusat
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/II/2026 Tahun 202

PELAKSANAAN KERJA DARI LOKASI LAIN (WORK FROM ANYWHERE) BAGI PEKERJA/BURUH DI PE

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 Tahun

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 bagi Pekerja/Buru

Kebijakan Daerah
Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2026

Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 561.7/Kep.675-Kesra/2026

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 30/PA.02.06/KESRA/2025

TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN DI JAWA BARAT

Referensi HR
MPP
Belajar Bahagia Dengan Hal-hal Sederhana

Pernahkah kita menyadari bahwa semakin banyak yang kita miliki, terkadang semakin sulit pula merasa cukup? Dahulu, secangkir kopi hangat, percaka

Pendapat Hukum & IR
MEMAHAMI DAN MENERAPKAN KETENTUAN PERALIHAN UU NOMOR 27 TAHUN 2026

Perubahan undang-undang ketenagakerjaan tidak hanya menghadirkan ketentuan baru, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana memperlaku

Remunerasi
KETIKA STRUKTUR DAN SKALA UPAH WAJIB DIBUKA

Selama bertahun-tahun, banyak perusahaan menempatkan Struktur dan Skala Upah (SSU) sebagai dokumen internal yang bersifat rahasia. Pertimbanganny

Remunerasi
UMSK 2026 BEKASI DAN KARAWANG

Terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.675-Kesra/2026 tanggal 11 November 2026 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS

MPP
Katakan, Aku Mau Pensiun!

Coba bayangkan, suatu pagi Anda bangun tidur. Tidak ada lagi kewajiban berangkat ke kantor, tidak ada rapat, tidak ada target pekerjaan, dan tida

Strategi & Kebijakan MSDM
MENJELASKAN INDONESIA KEPADA MANAJEMEN ASING

Belum selesai perusahaan menyesuaikan kebijakan dengan peraturan sebelumnya, muncul kembali regulasi baru yang memerlukan penyesuaian. Situasi se



Solusi Manajemen
Hubungan Industrial
22 Nopember 2026

Perselisihan Sudah Masuk Pengadilan, Apakah Tuntutannya Bisa Mengikuti UU Baru?

Izin bertanya, Pak Mun. Perusahaan kami sedang menghadapi gugatan perselisihan hubungan industrial dari beberapa mantan karyawan. Gugatan tersebut sudah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebelum UU Nomor 27 Tahun 2026 berlaku, tetapi proses persidangannya masih berlangsung sampai sekarang.

Setelah UU baru berlaku, muncul pertanyaan dari manajemen mengenai dasar hukum yang harus digunakan. Apakah perhitungan hak pekerja tetap menggunakan ketentuan lama karena gugatan didaftarkan sebelumnya, atau harus disesuaikan dengan UU baru?

Kami juga khawatir apabila pihak penggugat mengubah dasar tuntutannya dengan menggunakan ketentuan baru. Kalau begitu, apakah perusahaan juga harus mengubah seluruh perhitungan dan argumentasi hukumnya? Bagaimana sebaiknya HR menyiapkan data dan membantu tim Legal menghadapi perkara tersebut?

Pendapat Hukum & IR
22 Nopember 2026

Pemeriksaan Pengawas Sudah Berjalan, Menggunakan UU Lama atau UU Baru?

Mohon pencerahannya, pak Mun & Tim Hukum HRM. Perusahaan kami sedang menjalani pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan terkait pelaksanaan beberapa ketentuan normatif. Pemeriksaannya sudah dimulai sebelum UU Nomor 27 Tahun 2026 berlaku, bahkan perusahaan sudah menyerahkan sejumlah dokumen dan memberikan penjelasan.

Namun, sampai UU baru berlaku, kami belum menerima nota pemeriksaan. Yang membuat kami bingung, apakah pengawas nantinya menggunakan ketentuan lama karena pemeriksaan dimulai sebelum UU baru, atau menggunakan ketentuan baru karena nota pemeriksaan belum diterbitkan?

Kami juga mendengar bahwa pengawasan ketenagakerjaan akan dialihkan dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat. Apakah hal tersebut memengaruhi pemeriksaan yang sedang berlangsung? Terus terang, kami khawatir terjadi perbedaan dasar hukum atau pemeriksaan harus diulang.

Hubungan Industrial
22 Nopember 2026

Perjanjian Alih Daya Sudah Berjalan, Apakah Harus Langsung Mengikuti UU Baru?

Izin bertanya, Pak Mun dan Tim IR. Perusahaan kami bergerak di bidang manufaktur dan selama ini menggunakan tenaga kerja alih daya untuk beberapa pekerjaan penunjang operasional. Kebetulan kontrak kerja sama dengan perusahaan penyedia tenaga kerja sudah ditandatangani sebelum UU Nomor 27 Tahun 2026 berlaku, dan masa berlakunya baru berakhir pada akhir 2027.

Setelah membaca UU baru, kami memahami bahwa ada perubahan pengaturan mengenai alih daya. Namun, kami agak bingung karena di satu sisi disebutkan bahwa perusahaan harus melakukan penyesuaian paling lama satu tahun, sedangkan di sisi lain perjanjian yang sudah ditandatangani tetap berlaku sampai berakhir.

Nah, apakah kami harus menghentikan atau mengubah kontrak sebelum satu tahun, atau boleh melanjutkannya sampai akhir 2027? Bagaimana kalau isi kontrak lama ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan baru?

Hubungan Industrial
19 Nopember 2026

Penerapan Cuti Bersama dan Kewajiban Pembayaran Upah Lembur Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026

Dalam SE Menaker Nomor M/6/HK.04/XII/2024 dijelaskan bahwa pelaksanaan cuti bersama di perusahaan swasta bersifat fakultatif atau pilihan, dengan mempertimbangkan kesepakatan dan kebutuhan operasional perusahaan.
SE tersebut juga menjelaskan bahwa pekerja yang tetap bekerja pada tanggal cuti bersama memperoleh upah sebagaimana hari kerja biasa, sedangkan ketentuan upah lembur berlaku apabila bekerja pada hari libur resmi sesuai peraturan yang berlaku.
 
Sehubungan dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, terdapat dua hal yang ingin kami pahami:
 
1.  Apakah SE Menaker Tahun 2024 tersebut masih berlaku setelah berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026?
2.  Apabila perusahaan menerapkan ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026, tetapi tetap mengoperasikan perusahaan pada tanggal cuti bersama, apakah pekerja yang masuk kerja wajib dibayar upah lembur (OT)?

Buku & Modul
BUKU
Belajar Praktis UU Cipta Kerja Tentang Ketenagakerjaan

Bukan hanya praktisi HR, para pekerja juga membutuhkan informasi atas perubahan-perubahan kebijakan penting dan berpengaruh terhadap kesejahteraa

MODUL
Coaching & Counselling

Siapa yang paling tepat memberikan coaching atau counseling di perusahaan?

BUKU
The Art of Conflict Resolution

Nilai ekonomi limbah hasil produksi tidak hanya menarik bagi perusahaan tetapi juga menjadi incaran banyak pihak dari luar untuk dapat menguasai

MODUL
Pendekatan Human, Legal & Organisasi Dalam Efisiensi

Efisiensi di perusahaan adalah kebijakan yang tidak diinginkan oleh pihak manajemen apalagi pekerja. Bagaimana jika perusahaan selalu merugi beru


Berita & Event
Panduan Penerapan dan Naskah UU Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan

Hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membawa berbagai ketentuan yang perlu dicermati. Mulai dari perjanjian kerja, pengupahan, waktu kerja dan istirahat, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja.

Compensation Intelligence

Melalui pendekatan Compensation Intelligence, buku ini mengajak pembaca memahami bagaimana data kompensasi diubah menjadi informasi, informasi menjadi insight, dan insight menjadi keputusan strategis yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan

Workshop Penyusunan KPI & Kompetensi Kerja HR Manufaktur Indonesia Berlangsung Sukses, Puluhan Praktisi HR dari Berbagai Perusahaan Antusias Mengikuti

Karawang, 24 Juni 2026 — HR Manufaktur Indonesia kembali sukses menyelenggarakan Workshop Penyusunan KPI & Kompetensi Kerja yang berlangsung pada Rabu, 24 Juni 2026 di Kantor HR Manufaktur Indonesia, Karawang. Praktik Langsung Menyusun KPI, Kompetensi Ke

HR Connection